SALATIGA-Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga menyampaikan aspirasi secara damai dan kondusif, Rabu (7/10). Para mahasiswa tersebut diterima secara langsung oleh jajaran pimpinan UIN Salatiga di Halaman Gedung KH. Hasyim Asyari. Secara umum, para mahasiswa menyampaikan beberapa aspirasi, di antaranya: pengusulan Forum Diskusi Langsung (FDL); peninjauan nomenklatur prodi; kejelasan teknis pelaksanaan Praktikum Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); kinerja dosen; serta penetapan UKT dan penerima KIP-K yang dirasa belum tepat sasaran.
Menjawab apa yang disampaikan mahasiswa, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Prof. Miftahuddin menyampaikan bahwa pimpinan UIN Salatiga menyetujui usulan mengenai FDL dan Forum Musyawarah yang perlu diadakan secara rutin minimal setahun sekali. “Usulan mengenai public hearing dalam bentuk FDL ini tentu baik sekali. Kami sangat setuju, ke depan akan dijadwalkan minimal setahun sekali baik di tingkat fakultas maupun universitas,” tambahnya.
Sedangkan mengenai nomenklatur prodi Psikologi Islam yang dinilai menghambat karir para alumni, Prof. Miftahudin menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya mendiskusikan hal itu dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), “Masalah nomenklatur ini adalah problem nasional, artinya tidak hanya kampus kita yang merasakan hal itu, tetapi kampus PTKIN lain juga begitu. Akan tetapi, kami juga telah berusaha melakukan adjusmen regulasi serta berdiskusi dengan pihak-pihak terkait agar nomenklatur prodi ini tidak menyandung jalan para alumni.”
Menanggapi persoalan kompetensi dosen, Warek I mengatakan bahwa para mahasiswa perlu memanfaatkan pengisian Evaluasi Dosen Mandiri/Edom dengan maksimal. “Teman-teman mahasiswa, Edom adalah salah satu instrumen paling aktual yang bisa Anda pakai untuk mengevaluasi kinerja dosen. Isilah Edom dengan baik, jangan khawatir karena Edom tidak berkolerasi dengan nilai yang Anda dapatkan. Dari evaluasi Edom inilah kami bisa menentukan reward/punishment untuk para dosen, serta menilai kompetensi masing-masing dosen. Jadi jangan sampai tidak mengisi Edom; pastikan Edom terisi dengan baik,” jelasnya.
Selanjutnya, persoalan terkait teknis pelaksanaan PPM dan MBKM dijawab oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Hammam, Ph.D. dan Dekan FTIK, Prof. Rasimin. Ketua LP2M mengatakan bahwa dana stimulan yang sebelumnya ada untuk program PPM/KKN mulai ditiadakan pada 2023, “Memang sudah tidak ada dana stimulan sejak 2023. Dana tersebut dialokasikan langsung ke desa di mana PPM berlangsung. Sedangkan pada 2024, karena ada efisiensi dari pusat, dananya otomatis terpotong. Tapi jika dana stimulan itu dipandang perlu, kami akan coba bicarakan ke bagian perencanaan untuk mengusulkan anggarannya.”
Dekan FITK menambahkan pihaknya akan kembali menyosialisasikan konsep MBKM kepada sekolah mitra, “Jika dirasa ada miss pada konsep MBKM yang dipahami sekolah mitra, kami akan sosialisasikan kembali. Jadi biar mahasiswa tidak merasa dirugikan dengan penugasan dari sekolah mitra.”
Mengenai penetapan UKT dan penerima KIP-K, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Dr. Suwardi menjelaskan bahwa untuk penerima KIP-K kampus hanya melakukan seleksi awal, seleksi selanjutnya dilakukan oleh pusat. “Pada dasarnya, Program KIP-K ini untuk para mahasiswa baru yang memiliki kesulitan ekonomi namun berprestasi. Program ini tidak dikhususkan hanya untuk mahasiswa yang memiliki kesulitan ekonomi, tetapi disyaratkan pula mahasiswa yang berprestasi, maksudnya memang ada seleksi yang ketat di sini,” katanya.
Menambahkan apa yang disampaikan oleh Warek 3, Prof. Miftahudin menyampaikan bahwa tiga tahun terakhir besaran UKT di UIN Salatiga tidak mengalami kenaikan, “Untuk UKT, tiga tahun terakhir malah tidak ada kenaikan sama sekali.”