JAKARTA-Universitas Islam Negeri Salatiga melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta pada Kamis (12/11). Uji publik tersebut merupakan babak penentu dalam rangkaian monitoring dan evaluasi (monev) nasional yang diikuti sekitar 282 Badan Publik (BP) yang lolos tahap verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ). Disiarkan secara daring melalui kanal media sosial Komisi Informasi (KI) Pusat, kegiatan tersebut menghadirkan panelis lintas sektor, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga praktisi untuk menguji sejauh mana layanan informasi selama setahun terakhir benar-benar berdampak pada pemenuhan hak informasi dan partisipasi publik.
Rektor UIN Salatiga, Prof. Zakiyuddin Baidhawy menekankan bahwa kehadiran kampusnya dalam uji publik itu didasari oleh prinsip bahwa perguruan tinggi negeri lahir dan bekerja untuk kepentingan masyarakat luas. “Kepercayaan publik adalah aset terbesar bagi perguruan tinggi. Oleh karena itu, seluruh jajaran pimpinan berkomitmen penuh menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja sehari-hari. Kami ingin memastikan bahwa setiap informasi yang kami kelola hadir memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan sekaligus Ketua PPID UIN Salatiga, Prof. Muh. Saerozi, berharap evaluasi dari para panelis dapat semakin mempertajam kualitas layanan PPID ke depan. “Akses informasi adalah hak semua masyarakat; memberikan layanan informasi yang aktual adalah bentuk dari integritas dan komitmen kami dalam memberikan layanan prima,” kata Prof. Saerozi.
Monev dan Uji Publik 2026 berfokus pada dampak langsung terhadap masyarakat. Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, secara tegas mengingatkan seluruh badan publik agar tidak terjebak pada pemenuhan syarat administratif semata. “Keberhasilan keterbukaan informasi harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Penilaian tidak semata-mata bertumpu pada keberadaan regulasi, kelengkapan dokumen, fasilitas layanan, maupun pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga pada sejauh mana seluruh upaya tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi,” pungkas Handoko.